Sistem Ekonomi dan Rencana Pembangunan

Perjalanan ekonomi Indonesia

                Di Indonesia terdapat dua kutub sistem ekonomi. Liberal kapitalis dan social komunis. Tetapi sebenarnya sistem perekonomian Indonesia berdasarkan pada keselarasan dan mengutamakan masyarakat bukan mengutamakan kemakmuran seseorang saja. Jadi dua kutub tersebut tidak patut untuk ditetapkan dan dijalani di Indonesia. Tahun 1955 menurut pendapat Wilopo cirri pokok dari ekonomi Indonesia yaitu anti liberalism.  Dengan cirri-ciri sebagai berikut :

a). Tidak memungkinkan eksploitasi manusia oleh manusia.

b). Tidak memperlemah golongan ekonomi lemah.

c). Tidak menciptakan ketimpangan besar dalam pemilikan kekayaan.

Ekonomi anti-liberal mengarah pada asas kekeluargaan pada motif melayani kepentingan masyarakat.

Sistem perekonomian Indonesia adalah Ekonomi Pancasila yang artinya sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi campuran yang berdasarkan nilai – nilai pancasila. Menurut sistem ini implementasi Indonesia dalam mewujudkanya yaitu :

a.        menganut sistem pasar yang beretika dimana ada pemerintah yang turut campur tangan untuk mengatur, mengawasi jalanya perekonomian agar tidak terjadi kecurangan oleh para pelaku ekonomi dalam hal ini pengusaha, sehingga persaingan usaha lebih sehat.

b.      Selain itu dalam sistem ekonomi pancasila pemerintah juga sebagai pelaku ekonomi. Sesuai UUD 45 pasal 33 Pemerintah menjadi pelaku ekonomi di sector usaha yang mengelola hajat hidup orang banyak, gunanya untuk mencegah terjadinya praktek monopoli swasta yang merugikan konsumen dalam hal ini rakyat.

Harus diakui, Pancasila disini menjadi suatu tembok yang membentuk mental kita menjadi “ramah”, “murah hati”, dan “tidak enakan”. Sehingga sulit bagi kita untuk mengejar dari ketertinggalan terhadap Negara-negara maju.

Namun, idealitas sistem ekonomi pancasila tidaklah sama dengan realitasnya. Sistem ekonomi Indonesia semakin lama terlihat semakin menuju liberal khas Amerika. Nilai nilai ekonomi pancasila mulai ditinggalkan, persaingan usaha semakin didominasi oleh swasta, terutama oleh swasta asing melalui perusahaan-perusahaan multinasionalyang nota bene ada di berbagai negara. Keadaan ini jelas membahayakan dan merugikan. Dikatakan berbahaya karena jika swasta apalagi swasta asing telah mendominasi perekonomian, maka pemerintah akan dikendalikan bukan mengendalikan, terutama jika swasta telah masuk dalam sektor usaha yang mengelola hajat hidup orang banyak.

Kasus Perekonomian Indonesia

Berita yang menyatakan kasus tersebut :

Agus Faisal Karim dan Taufik Muharam

16/06/2009 21:10

Liputan6.com, Pandeglang: Calon wakil presiden Boediono menggelar kampanye dialogis dengan sejumlah pedagang tradisional Pasar Induk Badak di gedung PKRI, Pandeglang, Banten, Selasa (16/6) siang. Sejumlah pedagang mempertanyakan komitmen pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono terhadap keberadaan mereka yang makin tergusur oleh pasar modern seperti minimarket. Para pedagang juga mengeluhkan penggusuran sepihak yang kerap dilakukan pemerintah daerah jika akan merenovasi pasar.

Boediono menyatakan, keberadaan pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi rakyat akan terus ditata agar bisa bersaing dengan pasar modern. Pemerintah daerah juga diminta untuk membuat aturan ganti rugi dan relokasi yang baik jika merenovasi pasar tradisional.

Dalam kampanye dialogis tersebut, Boediono meminta masyarakat untuk tidak takut terhadap dirinya yang kerap dicap sebagai pengikut ekonomi neoliberal. Boediono menilai cap tersebut sebagai bentuk kampanye negatif karena selama ini dirinya selalu mendorong ekonomi kerakyatan.

Di luar gedung pertemuan, sejumlah mahasiswa Pandeglang berunjuk rasa menyerukan kepada masyarakat untuk tidak memilih pasangan SBY-Boediono. Alasannya, SBY dinilai tebang pilih dan tidak serius menuntaskan kasus korupsi yang ada di Pandeglang. Misalnya, kasus suap dana pinjaman daerah Pemkab Pandeglang ke Bank Jabar senilai Rp 200 miliar yang menjerat Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya hingga kini tidak dijebloskan ke penjara.(TES/ANS)